Home » Berita»RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

 
Logo

Login

Aplikasi

  • Database SD
  • eletter
  • emonev
  • eplanning
  • Musrenbang
  • PROFIL INVESTASI KABUPATEN BANJAR 2015
  • SI ELOK
  • SIMNANGKIS
  • Sisda
  • Sisda 2015
  • smp
  • update
  • usulan
  • usulanskpd
  • Web GIS
  • Wisata Kab. Banjar

Tautan

  • DEPDAGRI
  • DIRJEN BANGDA
  • BAPPEPROV
  • BAPPENAS

Tentang Kami

Bappeda Kabupaten Banjar
Jl. P. Hidayatullah No.3 Martapura
Telp. 0511. 4721504
Fax. 0511. 4721453

RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

MARTAPURA – Kamis (25/01) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Banjar melalui bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan  Rapat Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan agenda Diskusi Terfokus Rencana Revitalisasi terpadu kawasan Polder Pasayangan yang dibuka secara langsung oleh Kepala Bappelitbang Hary Supriadi didampingi Sekretaris Bappelitbang Rakhmat Dhany serta Kabid Fisik dan prasarana M. Riza dauly, dan dihadiri para peserta dari beberapa SKPD terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pertanahan, Dinas  Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjar serta, Bagian Administrasi Pembangunan Setda Banjar.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan oleh Bappelitbang Kabupaten Banjar pada Tahun Anggaran 2017, khususnya kegiatan Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Riza Dauly selaku pemimpin rapat menjelaskan bahwa berdasarkan dengan adanya Permen PUPR No.14/PRT/m/2015 tentang penetapan Daerah Irigasi Rawa (DIR) yang menyatakan Polder pasayangan masuk dalam kriteria penetapan DIR, maka dari itu sebagai dasar rencana revitalisasi Polder Pasayangan.

“Kawasan Polder Pasayangan dalam RDTR BWP Martapura ditetapkan sebagai kawasan lindung (Zona Perlindungan Bawahan), adapun dalam RTRW Kabupaten Banjar, pola ruang di kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan peruntukkan permukiman perkotaan sehingga perlu ada sinkronisasi antara kebijakan umum dalam RTRW Kabupaten Banjar dengan kebijakan operasional dalam RDTR BWP Martapura dalam penetapan peruntukkan ruang di kawasan Polder Pasayangan” menurutnya.

“Adanya kajian penyusunan RDTR BWP Martapura dimana lokasi wilayah Polder Pasayangan berada pada Zona Perlindungan di bawahnya, yang dimaksud zona perlindungan terhadap kawasan di bawahnya  adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kawasan di bawahannya yaitu kawasan resapan air. Fungsi dari zona perlindungan Terhadap Kawasan Di Bawahnya meresapkan air hujan sehingga dapat menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Perencanaan zona ini bertujuan memaksimalkan terserapnya air hujan sehingga menjadi tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan yang masuk dalam zona Perlindungan Terhadap Kawasan Di Bawahnya antara lain kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sebagai pengontrol tata air permukaan. Pada Zona ini terdapat daerah resapan air berupa tanah rawa yang merupakan kawasan yang rentan dan memiliki fungsi utama dalam menyerap air hujan di BWP Kawasan Kota Martapura dan memiliki pengaruh dalam menjaga kelestarian ekosistem rawa serta menghindarkan dari ancaman bencana banjir di Kawasan Kota Martapura” jelasnya lagi.

Sementara itu dari hasil diskusi dan tanya jawab ada beberapa Kendala dalam kegiatan revitalisasi Kawasan Polder Pasayangan yaitu kebijakan sektoral yang belum diatur kedalam peraturan perundangan dan rencana tata ruang,                 tekanan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman pada area hinterland,  penetapan di, dir, dan polder yang belum berbasis spasial. Berdasarkan  kesepakatan maka  terkait pemanfaatan lahan diperlukan pendataan kepemilikan lahan guna proses pembebasan lahan serta perlu adanya integrasi dengan perikanan mengingat kawasan tersebut berdekatan dengan Agrominapolitan.

“Pada  kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi beberapa fungsi, seperti pertanian, agrowisata atau ekowisata dan penyediaan air baku dan lebih pentingnya mengembalikan fungsi Polder Pasayangan sebagai kawasan resapan untuk pencegah dan pengendali banjir” tutup Riza. (ADB/FP)

Formulir Surat Warga