PENUTUPAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018 DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 23 MARET 2017

Home » Berita»BAPPELITBANG GELAR RAPAT KOORDINASI TKPKD KABUPATEN BANJAR SEKALIGUS SOSIALISASI KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

 
Logo

Login

Aplikasi

  • Database SD
  • eletter
  • emonev
  • eplanning
  • Musrenbang
  • PROFIL INVESTASI KABUPATEN BANJAR 2015
  • SI ELOK
  • SIMNANGKIS
  • Sisda
  • Sisda 2015
  • smp
  • update
  • usulan
  • usulanskpd
  • Web GIS
  • Wisata Kab. Banjar

Tautan

  • DEPDAGRI
  • DIRJEN BANGDA
  • BAPPEPROV
  • BAPPENAS

Tentang Kami

Bappeda Kabupaten Banjar
Jl. P. Hidayatullah No.3 Martapura
Telp. 0511. 4721504
Fax. 0511. 4721453

BAPPELITBANG GELAR RAPAT KOORDINASI TKPKD KABUPATEN BANJAR SEKALIGUS SOSIALISASI KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK TEPAT SASARAN

MARTAPURA – Upaya penanggulangan kemiskinan hanya akan menjadi sebuah keniscayaan jika mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah merupakan motor penggerak utama dalam era otonomi daerah dewasa ini. Peran pemerintah daerah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota.

Peran TKPK menjadi semakin penting, mengingat kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan (maupun ujung tombak) pemerintah pusat di daerah. Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah perlu tetap dijaga secara berkelanjutan agar kinerja penanggulangan kemiskinan maupun penguatan kelembagaannya dapat diaplikasikan dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, penguatan peran dan fungsi dari TKPK menjadi sebuah hal yang harus terus diupayakan sehingga proses penanggulangan kemiskinan di daerah dapat berjalan sesuai proses yang diharapkan.

Dalam rangka penguatan peran dan fungsi tersebut jugalah Rabu (25/01), TKPKD Kabupaten Banjar yang diketuai Wakil Bupati Banjar H. Saidi Mansur melaksanakan Rapat Koordinasi TKPKD  Kabupaten Banjar sekaligus Sosialisasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dari PT. Perusahaan listrik Negara (PLN) wilayah Kalselteng didampingi Sekretaris TKPKD HarySupriadi dengan dihadiri tim TKPKD Kabupaten Banjar, BPS, PLN wilayah Kalselteng Banjarmasin serta PLN Ranting Martapura.

Melalui arahannya Wakil Bupati Banjar H. Saidi Mansur, menyampaikan bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui adanya bantuan sosial pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil serta program lain untuk meningkatkkan ekonomi.

“Program kemiskinan adalah program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat serta melibatkan berbagai pihak dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan pemangku kepentinganan lainnya maka diperlukan pengelolaan dan pengorganisasian yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi dan sosialisasi agar program-program kemiskinan yang ada tepat sasaran” ungkap Saidi.

Saidi Mansur juga mengajak seluruh tim berkomitmen melaksanakan program-program kemiskinan. “dengan adanya sosialisasi  kebijakan subsidi listrik tepat sasaran diharapkan menjadi salah satu cara dalam upaya mencari solusi terhadap hambatan dan tantangan dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan baik tahun ini  atau tahun  yang akan datang” harapnya

Adapun dalam sosialisasi kebijakan subsidi listrik tepat sasaran , narasumber dari PLN memaparkan bahwa Pemerintah menerapkan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi golongan pelanggan rumah tangga daya 900 VA mulai 1 Januari 2017. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No.30 tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa dana subsidi yang disediakan pemerintah hanya diperuntukan bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Dimana data rumah tangga miskin dan tidak mampu ini berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dikelola oleh Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Perlu diketahui pada tahun 2016, pelanggan rumah tangga yang menerima subsidi berjumlah sekitar 46 juta pelanggan, seluruhnya merupakan golongan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA dan pada mulai tahun 2017 dilakukan pembenahan subsidi listrik, dengan diterapkannya kebijakan subsidi listrik tepat sasaran maka tidak lagi seluruh pelanggan memperoleh subsidi. Pemerintah memastikan subsidi listrik bagi 25,7 juta rumah tangga miskin dan tidak mampu.(ADB/Sosbud)

Formulir Surat Warga